KONGGRES.COM – Penasihat proxy perusahaan yang berbasis di Inggris, Pensions & Investment Research Consultant (PIRC) telah mengajukan resolusi pemegang saham, yang menuntut Microsoft agar memiliki transparansi yang lebih baik mengenai kepatuhan pajak dan transaksi keuangannya di luar Amerika. Sejumlah investor termasuk Nordea, Akademiker Pension dan Greater Manchester Pension Fund telah memberikan dukungan atas resolusi tersebut.
Para investor pada dasarnya menuntut agar mereka bisa mengetahui apakah Microsoft telah membayar pajaknya secara adil dan mematuhi peraturan lokal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Kueri yang diajukan berkaitan dengan operasional Microsoft di luar pasar asalnya, Amerika Serikat.
Katie Hepworth, pimpinan yang bertanggung jawab di Pensions & Investment Research Consultant Ltd, mengatakan:
“Teknologi merupakan sektor yang telah lama dan secara historis dicirikan sebagai sektor yang kerap kali menghindari pajak, terutama untuk perusahaan multinasional besar seperti Microsoft. Keputusan kami untuk meningkatkan keterlibatan di perusahaan teknologi melalui pengajuan resolusi pemegang saham juga mencerminkan peningkatan risiko bagi investor dari strategi penghindaran pajak, karena reformasi pajak global OECD yang bersejarah.”
Risiko soal penyelidikan dan intervensi peraturan, mendapatkan perhatian khusus oleh para investor. Tampaknya, Microsoft belum menyiapkan dan mengirimkan laporan transparansi pajak sesuai dengan standar pajak Global Reporting Initiative (GRI). Resolusi tersebut menyebutkan bahwa Microsoft harus mulai memberikan laporan dalam format sesuai dengan aturan yang telah berlaku.
PIRC baru-baru ini juga mengklaim Microsoft mencatatkan keuntungan sebesar $315 miliar dalam bentuk subsidi dari Irlandia pada tahun 2020, meskipun mereka tidak memiliki karyawan di sana.
Perusahaan tidak mengungkapkan pendapatan atau keuntungan di pasar non-Amerika Serikat. Selain itu, pembayaran pajak luar negeri dikumpulkan menjadi satu, yang menyulitkan para investor untuk melakukan evaluasi risiko peraturan pajak yang lebih ketat.
Resolusi serupa telah diajukan ke Cisco dan Amazon. Namun kedua perusahaan ini belum mengkonfirmasi bahwa mereka akan mematuhi tuntutan tersebut. Raksasa teknologi lainnya juga berusaha keras untuk menghindari pemberian informasi yang relevan dalam format yang diinginkan dan bahkan menghadapi tindakan hukum karena telah melakukannya.
