Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkenalkan aturan registrasi kartu seluler (SIM card) yang lebih ketat sebagai bagian dari strategi nasional untuk memerangi kejahatan digital yang semakin merajalela.
Merespons kekhawatiran tentang ketergantungan berlebihan pada model kecerdasan buatan (AI) asing seperti GPT-4 atau Gemini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pengembangan dan adopsi platform “SLM” (Small Language Model) buatan dalam negeri.
Langkah ambisius untuk merevolusi penyelenggaraan pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan keberhasilan mengintegrasikan lebih dari 27.000 aplikasi dan sistem informasi yang sebelumnya terpencar-pencar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat mengeluarkan peringatan keras terkait tren yang mengkhawatirkan: aksi sepihak pemerintah daerah yang menghentikan layanan telekomunikasi akibat perbedaan tafsir regulasi atau perselisihan administrative.
Dalam sebuah diskusi panel yang diselenggarakan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa penghentian layanan tanpa solusi alternatif bukan langkah yang bijak dan berpotensi mengganggu layanan publik yang kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi kekhawatiran publik yang meluas, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi memanggil perwakilan Meta, selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk layanan Instagram.
Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan menyeluruh terkait dua isu yang tumpang tindih: laporan kebocoran data massal yang melibatkan informasi sensitif pengguna dan gelombang email permintaan reset password yang diterima banyak pengguna tanpa mereka minta.